TUGAS
POLITIK DAN
STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS) SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Nama : Santiyulia
NPM :
18213243
Kelas : 2
EA 32
Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen
Universitas
Gunadarma
POLITIK DAN
STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS) SEBAGAI PEDOMAN PEMBANGUNAN NASIONAL
A. Pengertian Politik dan Strategi
Nasional
1. Pengertian Politik
Perkataan politik berasal dari kata
Yunani “polistaia”. Polis, berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri
sendiri/ berdiri (Negara) dan taia berarti urusan. Dari penggunaannya kata
politik sering mempunyai arti yang lain, untuk memberikan pengertian kata
politik disampaikan dulu beberapa arti kata politik dari segi kepentingan penggunaannya
yaitu:
a) Dalam arti kepentingan umum
(politics)
“poliitik” dalam arti kepentingan
umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada di bawah
kekuasaan Negara di pusat maupun maupun di daerah lazim disebut politics yang
berarti suatu rangkaian azaz atau prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat
yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Politik dalam artian ini adalah
medan dimana bergerak keseluruhan individu atau kelompok individu masing-masing
mempunyai kepentingan sendiri, ide sendiri.
b) Dalam arti kebijaksanaan (policy)
Merupakan penggunaan
pertimbangan-pertimbangan tertentu yang di angggap lebih menjamin terlaksananya
suatu usaha, cita-cita atau keinginan dan keadaan yang kita kehendaki. Jadi
politik dalam artian ini adalah tindakan dari satu individu atau satu kelompok
individu mengenai satu masalah atau keseluruhan masalah dari masyarakat atau
Negara (Lemhannas,
1995).
Kata politik secara etimologis
berasal dari bahasa yunani “polisteia” yang akar katanya adalah polis, berarti
kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu Negara dan teia berarti urusan.
Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan
umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip,
keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu
yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbal
balik. Politics memberikan asas, jalan dan arah sedangkan policy memberikan
pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan dan arah tersebut sebaik-baiknya.
Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan Negara dan cara
melaksanakannya. Pelaksanaan tujuan itu memerlukan kebijakan-kebijakan umum
yang menyangkut pengaturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada (Sumarsono, 2002).
Dari dua pengertian diatas dapat
kami simpulkan politik adalah suatu bentuk proses kegiatan yang berlangsung di
suatu negara yang dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mewujudkan tujuan suatu
bangsa dengan berdasarkan kebijakan yang telah berlaku dan ditetapkan.
2. Strategi Nasional
Strategi
Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional tersebut dalam mencapai
tujuan dan sasaran nasionalnya. Agar strategi nasional ini berjalan sesuai
dengan apa yang dikehendaki oleh pihak politik nasional, maka terlebih dahulu
harus diadakan pemikiran strategi yaitu melaksanakan telaah strategi dan
perkiraan strategi yang berarti berpikir secara intensif, ekstensif, analitis,
sintetis serta menyeluruh
(Lemhannas, 1995).
Strategi berasal dari kata yunani
“strategia” yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang
panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz
(1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan
pertempuran untuk memenagan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan
kelanjutan dari politik. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli
para jendral atau bidang-bidang militer, tapi telah meluas ke segala bidang
kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan
mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam)
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Politik nasional diartikan sebagai
kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan
tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan,
usaha serta kebijaksanaan Negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan,
pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk
mencapai tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik
nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Jadi strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional (Sumarsono, 2002).
Dari dua pengertian diatas dapat
kami simpulkan strategi nasional adalah bentuk cara yang harus dilakukan dalam
pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan di politik nasional. Dengan kata
lain, strategi nasional merupakan cara untuk mewujudkan politik nasional yang
diharaapkan di suatu negara.
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Polstranas
Perjuangan Indonesia untuk
kemerdekaan di menangkan tidak atas dasar kekuatan senjata belaka.pemakaian
seimbang dan serasi antara unsure inteligensi kekuatan jiwa bangsaindonesia di
satu pihak, yang di dalam perjuangan fisik dapat mempersatukan rakyat lebih
dari 13.667 buah pulau menjadi satu masa melawan belanda, dengan unsur
kekerasan, yaitu militer dan rakyat yang militant di lain pihak, menghasilan
kemenangan yang gilang-gilang dalam waktu hanya 5 tahun saja. Karena cetusan
kalbu bangsa Indonesia tersebut banyak bangsa terjajahberani mengadakan
perjuangan terhadap penjajahan mereka masing-masing untuk memperoleh
kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia sejak awalnya sudah berazas Revolution of Human Conscience. Dengan demikian maka
perjuangan bangsa Indonesia adalah prabawa dari azas geopolitik, satu panggilan
untuk menyebarkan benih yang sudah lama terpendam, yaitu benih human conscienceness, benih fitrah khas
umat manusia. Suatu perjuangan sebagai pancaran Amanat Penderitaan Rakyat,
bahkan amanat penderitaan umat manusia, akibat penjajahan, penindasan dan
pengisapan, mengakibatkan perjuangan Indonesia bercorak aneka muka dan
merupakan perjuangan umat manusia dan atau perjuangan dunia, yang bercita-cita
tinggi, yaitu pembentukan suatu Dunia baru bersih dari imperialisme dan
kolonialisme di dalam segala bentuk dan manifestasinya menuju perdamaian dunia
sempurna abadi.
Perjuangan berdasarkan pancasila
sebagai azas bangsa Indonesia, melandasi bukan saja pelaksanaan perjuanganya,
melainkan juga penemuan kembali integritas bangsa Indonesia dan merupakan
kekuatan pendorong penyebaran ideologi pancasila. Di tinjau dari sejarah dan
dari letak geografi, jiwa manusia yang hidup di atasnya dan lingkungan,
timbullah beberapa faktor yang merupakan potensi atau kekuatan yang di gunakan
untuk merealisasikan perjuangan tersebut maupun adanya masalah-masalah atau
problem yang harus di hadapi sebagai hakekat ancaman. Potensi serta
masalah-masalah tersebut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi politik dan strategi nasional,
yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya,
Hankam, dan hekekat ancaman.
A. Ideologi dan Politik
Potensi ideologi dan politik di himpun dalam
pengertian kesatuan dan persatuan nasional yang menggambarkan kepribadian bangsa,
keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berdaulat serta berkesanggupan untuk
menolong bangsa-bangsa yang masih di jajah guna mencapai kemerdekaannya.
Mengadakan kerja sama regional serta membentuk dan mewujudkan kesetabilan di
wilayah Asia Tenggara dan mengusahakan adanya kerja sama internasional dalam
rangka perjuangan dalam menghapuskan imperialism dan kolonialisme dalam segala
bentuk dan manifestasinya dan dari mana pun datangnya, keseluruhan itu tidak
terlepas terhadap penggabdian untuk kepentingan nasional.
B. Ekonomi
Kesuburan, kekayaan alam, maupun
tenaga kerja yang terdapat di Indonesia merupakan potensi ekonomi yang besar
sekali bukan saja untuk mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia, bahkan
kemungkinan mampu untuk membantu mencukupi keperluan dunia. Jumlah penduduk Indonesia secara cepat
berkembang, dapat di dalam waktu yang tidak terlalu lama membawa Indonesia
menjadi kekuatan yang perlu di perhitungkan adalah baik jiwa di kembangkan
bakat dan kemampuan di bidang ekonomi yang di wariskan kepada kita. Secara
fisik Indonesia menduduki posisi silang antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudra. Posisi silang Indonesia itu tidak hanya
bersifat fisik saja. Tetapi saja mempunyai pengaruh terhadap ideologi, politik,
sosial, ekonomi, militer, dan demografi, di mana penduduk terdapat di antara
Negara yang berpendudukan minus di selatan (Australia) dan penduduk yang besar
di utara (RRC).
C. Sosial Budaya
Bangsa Indonesia yang terdiri dari
banyak suku, bahasa, dan dialek serta beraneka warna tradisi atau adat-istiadat,
mempersulit persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi justru ke-Bhinneka Tunggal
Ika-an inilah merupakan kekuatan kita,
karena ruang hidup (lebensraum) yang sama dan persamaan juga di dalam
penderitaan serta penanggungan. Bahaya pemecahan mudah sekali timbul, sukuisme dan
rasialisme merupakan tantangan dan ancaman laten. Oleh sebab itu segala daya
dan dana harus di kerahkan dan di manfaatkan untuk kepentingan preservation of national unity. Ke-
Bhennika Tunggal Ika-an merupakan pengikat persatuan ampuh.
D. Hankam
Perjuangan Indonesia sekaligus telah
melahirkan Negara Republik Indonesia dan kekuatan-kekuatan bersenjata dari
kandungan rakyat yang terus-menerus di bimbingkan dan dikembangkan. Kekuatan-kekuatan bersenjata tersebut
telah melampaui proses-proses penyempurnaan, baik kualitatif maupun kuantitatif
yang secara kronologis pertumbuhan itu selalu menyesuaikan dengan
kebutuhan-kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional yang menjadi satu-satunya
hak milik nasional yang masih tetap untuk walaupun telah menghadapi segala
macam kekuatan sosial dalam perjuangan Indonesia serta memiliki potensi yang di
sebut sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).
E. Ancaman
Yang di maksud dengan “ancaman”
yaitu semua bentuk bahaya yang bersifat ancaman, hambatan, dan tantangan, yang
mempunyai akibat negatif dalam kelangsungan hidup, integritas, dan identitas
suatu negara dan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, negara-negara
besar dapat mewujudkan ambisinya sedemikian rupa. Perwujudan ambisinya itu di
salurkan melalui bidang-bidang impoleksom, baik secara terbuka maupun secara
tertutup, sehingga fisik maupun non fisik dengan menggunakan berbagai dalih
untuk mencapai sasarannya. Wujud ambisinya merupakan suatu cetusan dari
kepentingan-kepentingannya. Contoh ambisi dari beberapa negara besar di
berbagai bidang di antaranya adalah:
Ø Bidang Ideologi merupakan keperluan untuk meluaskan
ideologinya seperti yang dilakukan Uni Soviet dan RRC dalam usama pengkomunisan
dunia.
Ø Bidang Politik merupakan keperluan untuk memperluas
pengaruhnya, seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam
usahanya untuk merebut dominasi dunia.
Ø Bidang Ekonomi merupakan keperluan untuk mendapatkan bahan
mentah serta pasaran bagi industrinya dan memelihara life-line-nya. Seperti yang di lakukan Jepang dalam usaha
ekonominya.
Ø Bidang Sosial-Budaya merupakan keperluan untuk meluaskan
kebudayaanya, seperti yang di lakukan Amerika Serikat dengan usaha
Amerikanisasi dunia.
Ø Bidang Militer merupakan keperluan untuk mempartahankan
kepentingan-kepentingannya di luar atau untuk membantu sekutu-sekutunya
berdasarkan fakta-fakta militer, seperti yang di lakukan Amerika Serikat dan
Uni Soviet dengan move-move militernya (Lemhannas, 1995).
C. Hubungan antara Wawasan Nusantara,
Ketahanan Nasional, dan Politik Strategis Nasional
Wawasan Nusantara adalah Wawasan Nasional bangsa
Indonesia yang memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia. Wawasan tersebut merupakan
orientasi hidup bangsa Indonesia yang bersifat integratif dan seimbang di
bidang bangsa, wilayah, psikologi, ideologi, kebudayaan, politik, ekonomi,
sosial, hukum, pertahanan dan keamanan. Selain orientasi hidup integratif harus
juga seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat, antara jiwa dan pikiran,
antara material dan spiritual, antara peri hidup darat, laut, dengan udara,
antara nasional dan internasional dan antara individu dengan masyarakat. Dengan
perkataan lain bahwa orientasi hidup bangsa Indonesia harus diarahkan kepada
tercapainya kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
Berdasarkan hal tersebut, maka geostrategi harus dapat kita rumuskan yang di
dalamnya secara tegas merumuskan kepentingan-kepentingan nasional utama (the
national interest) yang merupakan suatu infrastruktur bagi penentuan politik
dan strategi nasional.
Selain itu, ketahanan nasional yang seimbang di segala
bidang yakni politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam merupakan kekuatan di
dalam pelaksanaan politik dan strategi nasionalnya, dan sebaliknya dengan
berhasilnya pencapaian sasaran-sasaran nasional akan memberikan pengaruh kepada
peningkatan Ketahanan
Nasional. Dengan kata lain dapat juga dilihat hubungannya bahwa ketahanan nasional
merupakan pedoman arah dan sasaran pembangunan nasional yang selalu diarahkan
untuk mewujudkan Wawasan Nusantara, selain itu bahwa pembangunan nasional
diselenggarakan dengan pendekatan nasional untuk menyelesaikan permasalahan
dalam pembangunan nasional dengan menggunakan metode Astagatra dan keterpaduan
menyeluruh. Ketahanan nasional yang seimbang di segala bidang merupakan
kekuatan di dalam pelaksanaan politik dan strategi nasionalnya, dan sebaliknya
dengan berhasilnya pencapaian sasaran-sasaran nasional akan memberikan pengaruh
kepada peningkatan Ketahanan Nasional (Lemhannas, 1995).
D. Proses Perencanaan Pembangunan
Nasional
Hal yang perlu diperhatikan dalam
melakukan pembangunan nasional adalah perencanaan pembangunan nasional itu
sendiri. Suatu perencanaan yang sifatnya strategis nasional harus mengikat
semua aparatur pemerintah, swasta maupun lembaga-lembaga masyarakat lainnya
untuk menjamin terjadinya usaha di bidang rencana maupun pada pelakanaannya,
untuk penyusunan strategi yang akan ditempuh dalam pencapaian sasaran-sasaran
nasional. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu disusun rencana dalam bentuk
program sebagai berikut :
1. Perencanaan pelaksanaan politik dan
strategi nasional.
2. Interalasi system perencanaan.
3. Saat dan waktu perencanaan.
Di dalam pelaksanaan pembangunan
harus melalui tahap-tahap pembangunan. Tahap yang satu harus jelas kaitannya
dan fungsinya terhadap tahap yang lain, harus merupakan kelanjutan dan
peningkatan dari tahap selanjutnya.
Tahap-tahap inilah yang dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka
panjang menengah yang meliputi jangka waktu lima tahun yang dikenal dengan
Repelita. Pada pembangunan nasional terdapat pola umum yang terdiri dari
program-program yang dikelompokkan dalam empat bidang :
1. Pembangunan bidang ekonomi, yaitu
strategy of unbalanced growth artinya pembangunan tidak dapat dilakukan secara
menyeluruh pada semua sektor di bidang ekonomi dengan intensitas dan volume
serta waktu yang sama.
2. Pembangunan bidang sosial budaya,
pembangunan di bidang ini meliputi keluarga berencana, transmigrasi, kesehatan,
pendidikan, tenaga kerja, kesejahteraan sosial, kebudayaan, dan agama.
3. Pembangunan bidang politik, secara
strategis diporoskan kepada pembangunan kekuasaan yang berdasarkan atas hokum
sesuai dengan UUD 1945.
4. Pembangunan bidang hankamnas, dalam
realisasi pembangunan hankamnas tergantung pada kondisi-kondisi yang dapat
diciptakan oleh pelaksanaan rangkaian rencana-rencana jangka menengah dalam
bidang ekonomi, yang menjadi sumber dan penyediaan sarana-sarana bagi
rencana-rencana pembangunan dalam bidang hankamnas (Lemhannas, 1995).
Politik dan strategi nasional dalam aturan
ketatanegaraan selama ini dituangkan dalam bentuk GBHN yang diterapkan oleh
MPR. Selanjutnya, pelaksanaannya dilaksanakan oleh presiden/mandataris MPR.
GBHN pada dasarnya merupakan haluan Negara tentang pembangunan nasional yang
diterapkan setiap lima tahun dengan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat
kemajuan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Pelaksanaan dituangkan dalam
pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan nasional yang ditentukan oleh
presiden sebagai mandataris MPR dengan mendengarkan dan memperhatikan
sungguh-sungguh pendapat dari lembaga tinggi negara khususnya DPR, merupakan
politik pemerintah. Jadi, politik pemerintah tidak menyalahi jiwa demokrasi dan
tetap berpedoman pada ketetapan MPR. Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembanguan
nasional memerlukan keterpaduan tata nilai, struktur, dan proses. Keterpaduan
tersebut merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna, dan
hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna
mewujudkan tujuan nasional. Karena itu, kita memerlukan sistem manajemen
nasional. Sistem manajemen nasional berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus
kegiatan perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan.
Sistem manajemen nasional memadukan seluruh upaya manajerial yang melibatkan
pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka mewujudkan ketertiban sosial,
politik, dan administrasi.
Makna Pembangunan Nasional merupakan
usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara
berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan
perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai
luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri,
berkeadilan, sejahtera, maju serta kukuh kekuatan moral dan etikanya. Tujuan
pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan
kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat
Indonesia. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiriah maupun
batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan
nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang
seutuhnya, yakni sejahtera lahir dan batin (Sumarsono, 2002).
KESIMPULAN
Adapun beberapa kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari makalah
ini, adalah sebagai berikut :
1. Politik dan strategi nasional
merupakan suatu cara
atau metode untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di suatu bangsa
untuk mencapai tujuan dalam pembangunan nasional.
2. Strategi nasional meliputi strategi
dalam bidang politik, hankam, ekonomi, dan sosial budaya.
3. Politik dan strategi nasional mempunyai keterkaitan yang tidak
dapat dipisahkan dengan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, karena
bersama-sama dalam pelaksanaanya untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa
Indonesia,